NasDem Usulkan Kalimantan Timur Sebagai Ibu Kota Jika IKN Belum Terealisasi
Partai NasDem mengusulkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) yang direncanakan di Kalimantan Timur (Kaltim) bisa dijadikan ibu kota provinsi tersebut jika megaproyek tersebut belum dapat dipastikan sebagai ibu kota negara yang menggantikan Jakarta.
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa, menyatakan bahwa usulan ini perlu dipertimbangkan dengan cermat mengingat situasi politik dan anggaran negara yang ada saat ini. Menurutnya, langkah ini akan mengatasi ketidakpastian status IKN dan mencegah terjadinya pemborosan anggaran akibat infrastruktur yang belum dapat dimanfaatkan.
“Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara, sementara semua persiapan administratif, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN bisa matang terlebih dahulu,” ujar Saan, dikutip dari laman resmi Partai NasDem pada Senin (21/7).
Saan juga mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan moratorium sementara guna menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal negara dan prioritas nasional yang ada saat ini. Dalam hal ini, NasDem menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara efisien dan penghindaran pemborosan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang berlaku.
Saan mengingatkan bahwa hingga kini, Keputusan Presiden tentang pengalihan ibu kota dari Jakarta ke IKN, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) UU No. 3 Tahun 2022, belum kunjung dikeluarkan. Hal ini menjadi salah satu alasan untuk memperlambat proses pemindahan IKN, agar pemerintah lebih matang dalam merencanakan seluruh tahapannya.
“Pemerintah hingga kini masih dalam proses penapisan ulang strategi pembangunan IKN, sehingga belum dapat memastikan kapan pemindahan ASN dan kementerian/lembaga ke IKN bisa dilaksanakan,” jelasnya.
Lebih lanjut, NasDem menilai bahwa pembangunan IKN harus disesuaikan dengan kondisi nyata saat ini. Pembangunan infrastruktur di IKN yang sudah ada perlu segera dimanfaatkan agar tidak terjadi pemborosan anggaran yang sia-sia. Saan juga menekankan pentingnya penyesuaian prioritas pembangunan sesuai dengan ketersediaan anggaran negara.
“Untuk itu, pemerintah perlu segera menyesuaikan pelaksanaan proyek strategis nasional, termasuk pembangunan infrastruktur IKN, agar sesuai dengan kemampuan fiskal dan efisiensi anggaran negara yang ada,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah ini, NasDem berharap dapat memastikan kelancaran pembangunan IKN sambil menghindari potensi ketidakefisienan di masa depan.
